Untuk ketiga kalinya, Lesperssi bekerjasama dengan Departemen Pertahanan RI dan The Clingendael Institute, The Netherlands mengadakan training course "Good Governance and the Position & the Role of the Armed Forces in a Democracy" pada tanggal 17 Februari - 10 Maret 2004 di The Clingendael Institutes, The Netherlands. Para peserta kursus berjumlah 16 orang yang berasal dari kalangan TNI/Polri, akademisi, NGOs, dan Jurnalis. Sebelumnya, mereka telah terlebih dahulu mengikuti proses seleksi melalui kegiatan workshop yang diadakan di Jakarta dan Bandung, yaitu workshop "Securit...
Selengkapnya... Latar Belakang
Angkatan Bersenjata atau militer di negara yang menganut sistem demokrasi, merupakan alat negara yang dalam menjalankan fungsi organisasinya diberikan kewenangan atau mandat untuk dapat menggunakan kekerasan dalam skala tertentu, misalnya dalam menghadapi ancaman keamanan nasional baik yang berasal dari luar maupun dalam negara tersebut, tentunya sejauh ancaman tersebut merupakan bentuk ancaman kombatan yang teorganisasi sebagai suatu kekuatan bersenjata. Dilain pihak, tentara selain menjalankan fungsi tempur, juga melakukan tugas-tugas non-tempur seperti tugas-tugas diplomasi...
Selengkapnya...
PENDAHULUAN
Tulisan ini akan membahas keterkaitan antara permasalahan keamanan perbatasan, dengan isu yang berkaitan tentang pembangunan kawasan ekonomi khusus. Karena sebagaimana contoh yang ada atas pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) di negara lain khususnya Republik Rakyat China, kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus merupakan daerah atau wilayah yang letaknya berbatasan dengan wilayah lain atau daerah yang secara geografis merupakan wilayah pesisir atau berada di dekat sungai besar yang dapat dilalui oleh kapal-kapal kargo dan kontainer. Oleh karena itu daerah ...
Selengkapnya...
Pendahuluan
Anggaran pertahanan di negara manapun merupakan isu yang sangat rumit dan kompleks. Hal ini dikarenakan proses penyusunan anggaran pertahanan sangat bergantung pada penilaian dari situasi lingkungan dan ancaman yang ada. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah seberapa besarkah ketersediaan alokasi anggaran negara dengan pertimbangan prioritas di luar bidang pertahanan.
Berdasarkan RAPBN-P Tahun Anggaran 2010, Kementerian Pertahanan diusulkan untuk memperoleh porsi anggaran sebesar Rp. 42.638,5 milyar (meningkat 0,8 persen dari Rp. 42.310,1 Milyar pada RAPBN 201...
Selengkapnya...
Askar Wataniah dan Bukti Lemahnya Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Adanya indikasi mengenai WNI yang direkrut sebagai anggota pasukan Askar Wataniah-pasukan keamanan Malaysia di perbatasan-yang merupakan bagian dari Tentara Diraja Malaysia menunjukkan lemahnya kontrol dan komitmen pemerintah dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Buruknya lagi, keanggotaan warga negara Indonesia sebagai Askar Wataniah diperkirakan sudah diketahui pemerintah Indonesia dan TNI setidaknya dua tahun silam.[1] Hal ini tentu saja semakin memperkuat asumsi bahwa ada kelemahan dalam pengelolaan perbatasan di Indones...
Selengkapnya...