Friday, 31 October 2014
Home Publications Papers International PROGRAM MODERNISASI ANGKATAN BERSENJATA

Login Form



Events Calendar

October 2014 November 2014
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Internal Access

PROGRAM MODERNISASI ANGKATAN BERSENJATA PDF Print E-mail
Written by Rizal Darma Putra   
Monday, 14 January 2008 10:49
PROGRAM MODERNISASI ANGKATAN BERSENJATA
REPUBLIK RAKYAT CINA dan IMPLIKASINYA TERHADAP
STABILITAS KEAMANAN KAWASAN ASIA TIMUR
 

PENDAHULUAN

Kawasan Asia Timur dikenal sebagai kawasan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama sebelum terjadinya krisis moneter yang melanda kawasan ini, sehingga beberapa negara yang berada dalam kawasan Asia Timur ini disebut juga sebagai The New Industrialized Countries (NIE's). Akan tetapi walaupun kawasan ini sempat dilanda krisis moneter yang bergulir menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, kembali bangkit dan mengalami pertumbuhan ekonominya.
Dibalik pesatnya pertumbuhan ekonomi dan derasnya arus perdagangan di negara-negara kawasan Asia Timur seperti; Jepang, Republik Rakyat Cina (RRC), Cina Taiwan, dan Korea Selatan - ternyata negara-negara tersebut memiliki tingkat kerawanan dalam hubungannya satu sama lain, yang berupa masalah sengketa teritorial, ketegangan akibat konflik warisan sejarah masa lalu seperti Perang Dunia ke-2 dan Perang Korea, serta ketegangan yang diakibatkan oleh kecurigaan dalam peningkatan kapabilitas militer dari masing-masing negara tersebut.

Ternyata tidak hanya negara-negara yang disebutkan diatas saja yang memiliki potensi konflik satu sama lain, melainkan juga terdapat Korea Utara yang merupakan negara Komunis yang masih mengisolasi dan membatasi interaksinya dengan negara-negara lain, sementara dilain pihak negara ini disinyalir tengah membangun suatu kekuatan militer dan senjata pemusnah massal nuklir, biologi dan kimia (nubika). Sedangkan negara lainnya yang berkepentingan untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan Asia Timur adalah, Amerika Serikat dan Rusia. Oleh karena itu tidak jarang terjadinya ketegangan di kawasan ini disebabkan oleh campur tangan atau kebijakan global dari kedua negara tersebut. Dalam perkembangannya pada pasca perang dingin, Amerika Serikat terlihat sangat mendominasi dalam merealisasikan kepentingannya sebagai hegemon global, terutama untuk mempertahankan status quo serta "keseimbangan" kekuatan di Asia Timur.

Program modernisasi angkatan bersenjata RRC, selain menimbulkan dilema keamanan bagi negara-negara di kawasan Asia Timur, juga mengundang AS melalui sekutu-sekutunya di kawasan ini seperti Jepang dan Taiwan untuk "mengimbangi" kekuatan bersenjata Cina antara lain melalui program Theater Missile Defensenya, dilain pihak Rusia juga mulai menggulirkan wacana keamanan bersamanya di kawasan Asia Tengah dan Timur melalui inisiatif Shanghai Five, yang sekarang sudah menjadi Shanghai Six - dengan negara-negara yang terlibat seperti RRC dan beberapa negara eks-Uni Soviet.

I. PROGRAM MODERNISASI ANGKATAN BERSENJATA RRC

Program modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat RRC, merupakan bagian dari 4 modernisasi yang dicanangkan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1977 yang meliputi modernisasi di bidang militer, ekonomi, politik, dan teknologi.
Dalam bidang militer program modernisasi bermula dari perubahan strategi dasar Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) yakni, strategi yang bertumpu pada perang rakyat (people's war) "dimodifikasi" untuk dapat mengikuti "kondisi modern" yang meliputi 3 peringkat secara teknikal, taktik, dan operasional. Dimana dalam modernisasi tersebut, TPR mulai meninggalkan strategi perang massal yang melibatkan sejumlah besar personel Tentara Angkatan Darat, khususnya yang ditujukan untuk menghadapi invasi dari luar terutama Uni Soviet. Pada era Mao Zedong strategi people's war menjadi tumpuan pertahanan oleh karena minimnya teknologi persenjataan yang dimiliki oleh RRC pada waktu itu.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi RRC, terutama sejak era kekuasaan Deng Xiaoping maka pertumbuhan tersebut secara otomatis memberikan kontribusi terhadap pengembangan industri militer RRC, yang tidak lagi bertumpu pada pendekatan kuantitatif. Modernisasi militer ini secara formal dikukuhkan dalam bentuk doktrin pada tahun 1985 oleh Komite Sentral Militer yang mengadopsi proposal Deng Xiaoping tentang modernisasi militer, yang dinamakan "Doktrin Perang Tentara Pembebasan Rakyat; Strategi Pertahanan Aktif dalam Era Baru". Aktif yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan menahan serangan musuh diluar wilayah kunci dari negara RRC, yang bilamana perlu diluar perbatasan.

Kebijakan dan Langkah Menuju Modernisasi TPR RRC

A). Dalam mengoptimalkan personel militer, Kementerian Pertahanan RRC melaksanakan pengetatan bagi pemilihan calon anggota TPR baru dengan tujuan meningkatkan kualitas personil yang mampu menangani persenjataan modern mendatang, sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme personil, dilaksanakan pergeseran bagi pejabat tingkat regional yang mencapai usia pensiun, termasuk pengurangan sejumlah 500.000 personil dalam jangka waktu selama 3 tahun yang dinyatakan oleh Presiden Jiang Zemin pada Kongres Nasional Partai Komunis Cina (PKC) ke-15 bulan September 1997 serta pernyataan Presiden Jiang Zemin dan pejabat tinggi pemerintah Cina pada Kongres Rakyat Nasional ke-3 pada bulan Maret 1998, bahwa anggaran belanja pertahanan naik sebesar 12,8% yang disesuaikan dengan inflasi yang terjadi, hal tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan disiplin militer, latihan personil dan modernisasi militer.

B). Dalam rangka reformasi ini, pemerintah RRC memutuskan bahwa Angkatan Bersenjata, polisi, Jaksa, lembaga-lembaga keamanan publik dan pengadilan tidak boleh lagi terlibat dalam bisnis. Demikian juga lembaga-lembaga partai dan pemerintahan pada tingkat pusat diminta untuk memutuskan hubungannya dengan semua kegiatan bisnis, sedangkan dalam upaya mewujudkan pembangunan militernya yang kecil dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, RRC melaksanakan berbagai reformasi kedalam tubuh TPR, baik reformasi terhadap pengurangan jumlah personil, pembangunan maupun modernisasi militer serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru, guna menuju sasaran yang ingin dicapai.

C). RRC yang sedang memodernisasi militernya memerlukan lingkungan internasional yang damai dan stabil serta menempatkan kebijakan pembangunan dan modernisasi militer RRC adalah terbentuknya militer yang kecil namun memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka modernisasi tersebut, RRC melakukan pengurangan personil miluter sejumlah 500.000 dalam jangka waktu selama 3 tahun (1997-2000) dengan rincian 19% dari AD-TPR, 11,6% dari AL-TPR dan !!% AU TPR, dimana pada thun 1998 telah dilakukan pengurangan sejumlah 100.000 personil, alih teknologi dan pembelian peralatan militer dari luar serta pembangunan dalam negeri.

D). Presiden Jiang Zemin yang juga sebagai Ketua Komisi Militer Pusat dalam diskusi dengan para anggota Kongres Rakyat Nasional (KRN) menekankan pentingnya persenjataan teknologi tinggi guna memenangkan "Hi-tech Warfare under new condition", juga dikatakan bahwa sebagian besar dana untuk pembangunan persenjataan Angkatan Laut dan Udara TPR Cina dan sebagian untuk kepentingan unit artileri dan infanteri.

E). Presiden Jiang Zemin yang juga sebagai Ketua Komisi Militer Pusat dalam pertemuan dengan para delegasi militer pada sidang KRN bulan Maret 2000 mengatakan bahwa militer Cina harus mendorong modernisasi dan meningkatkan kesiapan bertempur, hal ini diungkapkan berdasarkan perkiraan perkembangan baru hegemonisme dan kekuatan politik, juga konsentrasi terhadap perkembangan ekonomi yang harus dikonsolidasikan dengan masalah pertahanan Nasional dan pembangunan suatu Angkatan Bersenjata yang kuat, ditambahkan juga oleh Wakil Kepala Staf Umum TPR, Letnan Jenderal Xiong Guangkai bahwa pembangunan ekonomi merupakan prioritas utama daripada pembangunan militer dengan tugas mendasar adalah berkonsentrasi pada modernisasi dan meningkatkan kesejahteraan.

F). Presiden Jiang Zemin saat konferensi persenjataan menyatakan bahwa unit-unit persenjataan militer nasional untuk memodernisasi persenjataannya dengan merefleksikan kedalam ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, karena hal tersebut merupakan indikator kapabilitas pertahanan dan kekuatan nasional RRC, seperti halnya saat parade militer pada perayaan hari nasional ke-50, hal itu menunjukkan kepada dunia bahwa Cina pada kenyataannya telah memiliki sistem pertahanan nasional yang kuat, untuk itu sektor persenjataan perlu terus ditingkatkan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi serta memfokuskan perkembangan persenjataan militer dengan teknologi tinggi.

G). Jenderal Cao Gangchuan, Kepala Persenjataan Umum TPR dalam kunjungannya ke daerah Komando Militer Jinan mengulangi pernyataan Presiden Jiang Zemin tentang pemikiran masalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi baru untuk diterapkan dalam rangka modernisasi TPR, hal tersebut sebagai dasar dari perubahan bagi persenjataan dan peralatan TPR Cina yang sudah ketinggalan, dimana tugas utamanya adalah dengan membangun sumber daya manusia yang berkompeten dengan teknologi serta memiliki "sense of mission and urgency".

H). Dalam rapat kepala staf TPR Cina, Presiden Jiang Zemin mengatakan bahwa Cina harus meningkatkan kemampuan militernya dalam menghadapi abad ke-21, dikatakan juga bahwa masalah keamanan dan persatuan merupakan kepentingan utama bagi setiap bangsa, sedangkan pertahanan nasional yang kuat dapat mendukung keamanan nasional, disamping itu juga ditekankan bahwa strategi Angkatan Bersenjata Cina sebaiknya betul-betul dikembangkan untuk mempersiapkan militer dalam menghadapi perang, dimana personel merupakan faktor penting dalam memenangkan pertempuran, disamping persenjataan dengan tetap memperhatikan teori Mao Zedong dan Deng Xiaoping.

I). Dalam pertemuan para perwira tinggi TPR, Jenderal Fu Quanyou, Kepala Staf Umum TPR Cina, dan wakilnya Jenderal Guo Boxiong mengatakan bahwa TPR akan memformulasikan dan meningkatkan strategi baru secara keseluruhan, guna meningkatkan kemapuan kepemimpinan, sedangkan Panglima AU TPR, Letnan Jenderal Liu Shunyao mengatakan akan melakukan perubahan strategi dari peran defensif menjadi peran defensif yang berkemampuan ofensif.

J). Dalam pidato Jenderal Chi Haotian pada resepsi peringatan 72 tahun TPR Cina pada Juli 1999 mengatakan antara lain, TPR Cina saat ini sedang melakukan reorganisasi dan restrukturisasi, termasuk pelaksanaan rencana pengurangan sejumlah 500.000 personil yang merupakan langkah menuju pembentukan kekuatan militer yang kecil tetapi lebih kuat dan efisien, disamping juga larangan bagi anggota TPR dan Polisi Bersenjata Cina untuk melakukan bisnis serta ikut berpartisipasi aktif dalam penanggulangan banjir, sedangkan dalam membangun militernya dalam menghadapi periode baru, TPR Cina mengambil langkah menuju pembangunan militer yang kecil tetapi kuat dengan ciri khas Cina dengan menerapkan strategi pembangunan militer yang tangguh seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui pendidikan, latihan maupun pemutakhiran persenjataan dan peralatan militer serta melakukan reorganisasi yang ditujukan untuk memperkokoh kemampuan pertahanan dan efektifitas daya tempur dimedan perang dengan teknologi modern, terutama perang teknologi canggih.

Kekuatan Tentara Pembebasan Rakyat RRC

A). Dari jumlah penduduk 1,3 milyar jiwa, terdiri atas :

- pria 20.831.700 jiwa dan perempuan 47.054.000 jiwa yang berumur 13-17 tahun,
- pria 58.989.300 dan perempuan 55.249700 yang berumur 18-22 tahun,
- pria 120.113.300 dan perempuan 111.812.200 yang berumur 23-32 tahun, sisanya adalah anak-anak dan orang tua.

Total kekuatan aktif adalah 2.930.000 orang, dimana diperkirakan 1.500.000 personil masih dalam proses demobilisasi. Sekitar 1.275.000 orang dari jumlah tersebut adalah wajib militer serta 136.000 orang adalah korps wanita. Masa dinas wajib militer bagi anggota TPR adalah 3 tahun bagi Angkatan Darat dan Marinir serta 4 tahun bagi Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Kekuatan cadangan sekitar 1.200.000 orang dan kekuatan milisi yang terdapat di setiap propinsi dibentuk dalam organisasi yang terawasi, Anggaran pertahanan yang dibutuhkan TPR setiap tahun sebenarnya diperkirakan US $ 29,8 milyar, namun untuk tahun 1996 telah diumumkan bahwa anggaran yang turun hanya sekitar US $ 8 milyar.

II. PERIMBANGAN KEKUATAN DI KAWASAN ASIA TIMUR

Stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur sampai saat ini relatif tidak ada konflik bersenjata yang berarti, sehingga mengakibatkan terjadinya suatu pertempuran yang mengerahkan masing-masing kekuatan bersenjata dari negara-negara yang terlibat dalam ketegangan satu sama lain. Walaupun demikian status quo di wilayah Asia Timur ini, ternyata dibayang-bayangi oleh dilema keamanan yakni dimana beberapa negara maju dikawasan ini tengah berkompetisi untuk meningkatkan kapabilitas militernya masing-masing seiring dengan terjadinya perbaikan ekonomi pasca krisis moneter lalu.

Adapun pengeluaran belanja militer regional pada tahun 1999 meningkat sebesar 6,2%, yakni menjadi US $ 135 milyar - yang diukur melalui nilai konstan dollar AS. Berdasarkan peningkatan alokasi dalam anggaran belanja dan kestabilan nilai tukar mata uang di sebagian besar kawasan, maka kecenderungan ini berlanjut untuk tahun 2000. Anggaran Belanja yang dipublikasikan pada tahun 2000, menunjukkan peningkatan sebesar 4% dalam pengeluaran militer. Perekonomian Asia membaik pada tahun 1999 dari krisis yang menerpa kawasan tersebut pada pertengahan tahun 1997. Pendapatan Bruto Nasional (GDP) secara regional yang menurun sebesar 7% di tahun 1998, meningkat menjadi sebesar 10% ditahun 1999 dimana pengukuran dilakukan berdasarkan tingkat rata-rata nilai tukar dolar AS.

Jepang

Anggaran Belanja Pertahanan Jepang pertama kali mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan mata uang yen selama tiga tahun ini. Kabinet Jepang menyetujui Anggaran Belanja tahun 2000 sebesar 4.935 milyar yen dimana meningkat sebesar 0,3% dari Anggaran Belanja tahun 1999 yang menunjukkan angka 4.920 milyar yen. Berkaitan dengan menguatnya mata uang yen tersebut, maka berdasarkan nilai nominal dalam dollar, peningkatannya dari US $ 43,2 milyar menjadi US $ 45,6 milyar. Penambahan jumlah personil dan biaya pemeliharaan secara meningkat sebesar 15 milyar yen dalam anggaran belanja. Ketentuan untuk penyediaan peralatan, menurun sebanyak 34,4 milyar yen dimana hal ini berkaitan dengan adanya pergeseran kebijakan dalam tubuh Badan Pertahanan Jepang (Japan's Defense Agency) yang lebih memfokuskan pada pengeluaran untuk pelatihan, kapabilitas intelijen dan kesiagaan. Dibawah program kerjasama Theater Missile Defense (TMD) dengan AS, didalam anggaran belanja termasuk sebanyak 2 milyar yen (US $ 17 milyar) untuk membiayai penelitian pada suatu proyek.

Sebagai bagian dari respon perhatian terhadap peningkatan kehadiran kapal perang Cina di teritorial perairan Jepang dan serangan Korea Utara terhadap perairan Korea Selatan pada tahun 1999, Jepang berencana untuk menempatkan sebuah unit helikopter patroli dalam rangka meningkatkan penjagaan di kawasan laut. Jepang pun untuk pertama kalinya membentuk sebuah unit operasi angkatan laut dengan kekuatan 60 personel penjaga khusus (Special Guard Forces) pada Maret 2001. Armada Laut untuk bagian permukaan dari Jepang akan terus diperbaharui dengan menugaskan Kapal Perusak Murasame yang telah diperbaharui, telah dipesan dan akan melakukan tugasnya pada tahun 2003-2004. Kapabilitas kekuatan yang bersifat amphibi secara perlahan sedang dikembangkan melalui pengiriman kedua dan ketiga dari landasan terbang Osumi, yaitu landasan terbang di dermaga (LDP) serta landasan terbang helikopter (LPH) yang harus dibuat pada tahun 2002-2003 dimana memberikan kemampuan bagi helikopter kecil untuk membawa dan mengangkut pasukan.

Republik Rakyat Cina

Anggaran belanja pertahanan Cina secara resmi meningkat dari 105 milyar Yuan (US $ 12,6 milyar) pada tahun 1999 menjadi 120 milyar Yuan (US $ 14,5 milyar) pada tahun 2000. Pengeluaran biaya pertahanan Cina tetap tidak transparan dan penghitungan resmi secara substansial mengecilkan pengeluaran riil militer pada tahun 1999, yang diperkirakan lebih dari US $ 40 dimana tiga kali lebih besar dari gambaran resmi.

Dibawah tekanan AS, Israel membatalkan penjualan pesawat udara Phalcon yang merupakan pesawat sistem peringatan dini (AEW) kepada Cina. Sistem tingkat tinggi ini cocok dengan A-50 (IL-76) berupa pesawat terbang AEW yang bernilai kontrak US $ 250 juta. Untuk meningkatkan kapabilitas sistem AEW ini, Cina dapat mengupgrade persediaan dari UK berupa sistem Searchwater, yang didesain khusus untuk pengawasan wilayah laut. Peningkatan utama bagi Angkatan Udara adalah penambahan dari Rusia berupa 50 unit Su-30s. Pesawat terbang ini akan dikirim pada tahun 2002 yang merupakan bagian substansial yang dirancang oleh Cina. Pesanan ini melengkapi perjanjian untuk memperoleh 200 buah pesawat tempur super Su-27 buatan Rusia, dimana pengiriman pertama dilakukan pada tahun 1999. Ketika kedua pesanan tersebut telah lengkap, maka kemampuan Cina untuk mendominasi kawasan udara sekitar Taiwan akan meningkat secara besar.

Kapabilitas Angkatan Laut Cina dirancang lebih canggih untuk tahun-tahun berikutnya. Armada Laut untuk permukaan telah ditingkatkan dengan penugasan salah satu dari dua kapal perusak eks-Rusia Sovremennyy, sebuah kapal laut yang canggih dibandingkan dari inventaris kapal laut Cina yang ada. Kapal perusak yang kedua dikirimkan pada akhir tahun 2000. Perundingan dilakukan bagi tambahan dua kapal perusak jenis ini yang lainnya, walaupun belum ada penandatanganan kontrak. Terdapat laporan bahwa Cina berencana mengembangkan sebuah kapal induk untuk meluncurkan pesawat terbang pada tahun 2005. Akan tetapi jika laporan tersebut benar, hal ini membutuhkan paling sedikit 2 dekade sebelum AL secara penuh mampu mengoperasikan sebuah kapabilitas penerbangan berbasis di kapal induk. Untuk saat ini, tampaknya Cina lebih memusatkan diri untuk memperkuat armada kapal selamnya pada tingkat strategi dan taktik. Langkah ini telah dilakukan melalui pengembangan sebuah SSBN (kapal selam dengan peluru kendali tenaga nuklir) baru (tipe 094), dimana dilaporkan 6 jenis kapal ini akan dibuat. Jika rencana ini terus berjalan, masing-masing akan sesuai dengan Julang 2 yakni sebuah kapal selam yang meluncurkan peluru kendali (SLBM) yang masih dalam tahap pengembangan. Tipe 093 sebuah kapal selam tenaga nuklir (SSN) yang dibuat di Cina dengan bantuan dari Rusia, hingga saat ini belum beroperasi. Jika semua rencana ini terlaksana, kapabilitas Cina sebagai Kekuatan AL yang akan terus berkembang akan terpenuhi, dimana secara tidak terelakan akan muncul kecemasan dari negara tetangganya, terutama dari Taiwan.

Taiwan

Anggaran balanja Pertahanan Taiwan secara signifikan meningkat dari $375 milyar Taiwan (US $ 10,9 milyar) menjadi $ 395 milyar Taiwan (US $ 12,8 milyar). Anggaran tersebut mengalokasikan tambahan sebesar US $ 50 milyar dalam anggaran selama 10 tahun ke depan untuk membiayai proyek penyediaan dengan menggunakan sistem sebelumnya. Rencana utama Taiwan adalah meningkatkan pertahanan peluru kendali, termasuk radar, perlatan kontrol dan komando, serta enam buah lagi sistem kapabilitas canggih rudal Patriot (PAC-2) dan kemungkinan peluru kendali PAC-3. Amerika Serikat sendiri telah menolak permintaan Taiwan untuk memperoleh perusak Aegis DDG-51, dimana bagi Angkatan Laut AS akan sesuai dengan sistem pertahanan medan perang laut dengan peluru kendali secara luas.

Korea Selatan

Perbaikan iklim politik di semenanjung Korea telah mempengaruhi pengeluaran militer Korea Selatan. Anggaran Belanja Negara untuk tahun 2000 sebesar 15,04 trilyun won (US $ 13 milyar). Pemulihan ekonomi dan menguatnya nilai tukar won terhadap dollar AS nampaknya akan menunjang rencana pembelanjaan. Untuk Angkatan Darat, terdapat tambahan tank tipe 88 dan senjata bergerak otomatis baru tipe K-9 155mm, dan sistem peluncuran roket yang multiple (MLRS), termasuk sistem peluru kendali taktis AD (ATACMS). Korea Selatan juga hampir melengkapi kekuatan ekspansi Angkatan Lautnya dengan menugaskan delapan dari sembilan buah kapal selam tenaga diesel (SSKs) Chang Boo (buatan Jerman tipe 209) dan yang ketiga serta terakhir adalah kapal perusak Okapi. Akan tetapi, masih terdapat keraguan berkaitan dengan kelanjutan program peluru kendali perusak untuk ditempatkan pada tiga buah kapal, dimana kemungkinan akan diganti dengan jenis Aegis yang dibuat secara lokal. Untuk Angkatan Udara, pemenuhan terhadap pesanan F-16 C/D baru akan direalisasikan pada tahun 2003 yang akan melengkapi armada yang berjumlah 120 pesawat terbang. Dalam rencananya tetap akan membutuhkan peluru kendali dengan jarak tempuh 500 km dari permukaan ke permukaan (SSM) yang akan menjangkau seluruh bagian dari Korea Utara.

Korea Utara

Sementara itu Korea Utara yang merupakan negara tertutup dan dipimpin oleh seorang diktator yang menjalankan mesin politiknya melalui instrumen Partai Komunis dan militer, adalah suatu negara yang sangat rawan akan terjadinya konflik bersenjata di semenanjung Korea tersebut. Adapun potensi konflik tersebut tidak hanya dalam konteks ketegangan antara Korea Utara dengan Kores Selatan, melainkan juga dengan negara lainnya yang merupakan sekutu utama Korea Selatan yakni Amerika Serikat.

Sebab yang mendasari konfrontasi Korea Utara - Korea selatan adalah perasaan tidak aman kedua pihak dan peningkatan kekuatan militer di sepanjang zona demiliterisasi (DMZ), dimana terdapat sekitar 1,7 juta tentara saling berhadapan. Apabila kekuatan AS di Korea Selatan diabaikan, maka kemampuan kekuatan militer Korea Utara lebih unggul dibanding dengan kekuatan militer Korea Selatan.
Dalam keterbatasan kemampuan perekonomiannya, Korea Utara masih terus berusaha mempertahankan keunggulan kekuatan militernya terhadap Korea Selatan. Pada tahun 1991, Korea Utara mempunyai kekuatan militer sebesar 1.111.000 personil dengan perincian 1.000.000 Angkatan Darat, 40.000 Angkatan Laut dan 70.000 Angkatan Udara. Kekuatan darat tersebut disusun dalam 60 divisi/brigade infantri, 25 brigade infantri mekanik, 13 brigade tank, 24 brigade khusus dan 30 brigade artileri. Persenjataan Angkatan Darat terdiri 10.300 artileri, 3.500 tank, 5.800 artileri anti serangan udara. Sementara Angkatan Laut Korea Utara terdiri dari 445 kapal perang (Fregat, PSK, MTB), 22 kapal selam, 310 kapal bantu, dan lebih dari 100 hovercraft. Kekuatan Angkatan Udara terdiri dari 850 pesawat tempur taktis, 480 pesawat pendukung, serta 290 helikopter. Korea Utara memiliki sekitar 5,5 juta pasukan cadangan dan 100.000 pasukan khusus.

III. SITUASI KEAMANAN REGIONAL ASIA TIMUR

Stabilitas keamanan di Asia Timur sebenarnya dibayang-bayangi oleh potensi konflik yang berupa; teritorial dispute, warisan konflik masa lalu, serta insiden-insiden yang dikategorikan inter-state dan intra-state conflict atau bahkan konflik yang merupakan keterkaitan antara beberapa potensi konflik sebagaimana yang disebutkan diatas. Sebagai contoh adalah sebagaimana yang terjadi di semenanjung Korea, yakni ketegangan dan konflik yang terjadi merupakan peninggalan sejarah dari Perang Korea serta adanya sengketa dan ketegangan di perbatasan kedua Korea tersebut, sementara itu dalam konflik kepemilikian kepulauan Spratley dan Paracel di Laut Cina Selatan juga diwarnai oleh klaim secara historis serta diikuti dengan konflik-konflik kecil bersenjata yang sifatnya insidental di perairan tersebut, terutama antara RRC dengan Filipina atau negara-negara Asia Tenggara lainnya. Demikian juga dengan ketegangan di selat Taiwan merupakan konflik warisan sejarah yang dikategorikan sebagai intra-state conflict, namun dapat berkembang menjadi inter-state conflict apabila terjadi perang terbuka antara kedua Cina tersebut karena faktor AS yang akan melibatkan diri.

Dilain pihak untuk negara seperti Jepang yang menganut paham pasifis karena adanya artikel 9 dalam konstitusinya yang membatasi peran militer Jepang diluar wilayah kedaulatan nasionalnya, akhir-akhir ini tengah melakukan upaya untuk merevisi pasal 9 tersebut mengingat desakan AS agar Jepang juga turut memikul beban keamanan (burden sharing) di Asia Timur. Sampai sejauh ini revisi terhadap undang-undang tersebut belum membawa perubahan radikal, misalnya militer Jepang hanya boleh mengangkut senjata di udara ataupun di laut lepas. Selain itu, senjata hanya boleh ditembakan jika keselamatan nyawa pasukan Jepang terancam, itu pun harus memenuhi sekian prosedur yang rumit. Kendatipun demikian seiring dengan kemajuan perekonomian dan penguasaan terhadap teknologi yang dimiliki oleh Jepang, maka negara ini berpotensi untuk dapat menjadi raksasa militer di Asia Timur. Sementara itu Jepang melihat perkembangan kapabilitas militer RRC sebagai ancaman terhadap stabilitas di kawasan ini, demikian juga halnya dengan instabilitas di semenanjung Korea. Berdasarkan kondisi obyektif seperti disebutkan tadi berupa adanya beberapa hotspots yang dapat memicu untuk terjadinya konflik bersenjata dalam skala besar antar negara, maka tentunya secara pararel masing-masing negara akan berupaya secara maksimal untuk mengembangkan kekuatan militernya tersebut sehingga setiap suatu negara memperkuat kapabilitas militernya, akan diikuti oleh kecurigaan negara lain yang ditindaklanjuti melalui peningkatan kemampuan militernya. Demikian pula halnya dengan RRC yang tengah melakukan program modernisasi angkatan bersenjatanya, akan semakin meningkatkan ketegangan dikawasan ini, karena setiap upaya peningkatan kapabilitas militer yang dikelilingi oleh "atmosfir" kondisi obyektif potensi konflik dari hotspots tersebut diatas, merupakan suatu dilema keamanan bagi negara-negara lainnya.

 

IV. KESIMPULAN

Program modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat RRC merupakan suatu keputusan dari pemerintah negara tersebut, yang sebenarnya telah dicanangkan sejak tahun 1985 oleh Deng Xiaoping dalam program 4 modernisasi, yang salah satu diantaranya adalah modernisasi angkatan bersenjata. Sementara itu dilain pihak kemajuan ekonomi yang dicapai oleh RRC telah menjadi kondisi obyektif yang kondusif dalam memberikan kontribusinya bagi pengembangan militer tersebut. Demikian pula halnya dengan iklim politik domestik di RRC pasca Deng Xiaoping dan tragedi Tiananmen 1989, mengindikasikan perlunya dukungan tentara terhadap kepemimpinan nasional Presiden Jiang Zemin dan Perdana Menteri Zhu Rongji, yang diwujudkan melalui kebijaksanaan pembentukan militer yang profesional berupa peningkatan kesejahteraan dan kapabilitas persenjataan militer.

Situasi keamanan di kawasan Asia Timur akan mengalami eskalasi ketegangan bilamana pengembangan kapabilitas militer RRC ini direspon dengan peningkatan kekuatan bersenjata dari negara-negara lainnya, sehingga menimbulkan terjadinya perlombaan senjata (arms race) di kawasan ini. Keadaan seperti ini akan menjadi buruk pada saat persengketaan antar negara-negara di Asia Timur, bergulir menjadi suatu konflik bersenjata yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan atas titik-titik rawan tersebut, dimana konflik bersenjata tersebut akan distimulir oleh pengembangan kekuatan bersenjata dari negara-negara di kawasan ini.

 
 

Partners

Banner
Banner

Who's Online

We have 2 guests online