Monday, 22 September 2014
Home Publications Papers Domestic Politic KONFLIK DOMESTIK PASCA SOEHARTO

Login Form



Events Calendar

September 2014 October 2014
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Internal Access

KONFLIK DOMESTIK PASCA SOEHARTO PDF Print E-mail
Written by Tim Lesperssi   
Monday, 14 January 2008 10:50
I. Latar Belakang

Berakhirnya perang dingin pada tahun 1989 yang ditandai oleh runtuhnya Uni Soviet, telah menghilangkan konflik ideologi antara blok kapitalis-imperialis versus komunis, baik dalam skala internasional maupun dalam skala nasional suatu negara.

I. Latar Belakang

Berakhirnya perang dingin pada tahun 1989 yang ditandai oleh runtuhnya Uni Soviet, telah menghilangkan konflik ideologi antara blok kapitalis-imperialis versus komunis, baik dalam skala internasional maupun dalam skala nasional suatu negara.

Perubahan politik yang terjadi di Indonesia ditandai oleh jatuhnya kekuasaan represif-otoriter Presiden Soeharto, diharapkan membawa perubahan pada kondisi riil masyarakat Indonesia di berbagai aspek kehidupan. Kemajemukan dan pluralitas masyarakat Indonesia yang disadari menyimpan potensi konflik, pada massa pasca Soeharto telah meledak ke permukaan menjadi sejumlah konflik riil dalam kerangka proses transisi (menyusul hilangnya tingkat repressif) menuju tataran demokratis. Konflik itu pun bersumber dan berlatar belakang pada adanya kesenjangan yang tajam antara harapan dengan kenyataan. Konflik tersebut dikhawatirkan akan mengancam integrasi atau persatuan dan kesatuan bangsa menyusul lepasnya Timor-Timor dari Indonesia, meningkatnya ekskasi konflik yang berbau separatisme di Aceh, Maluku, dan Irian Jaya (Papua), dan pertentangan politik antar elite politik dalam konteks euphoria demokratis.

Dalam perkembangannya setelah memasuki tahun ke-4 sejak runtuhnya kekuasaan Soeharto, Indonesia terus didera oleh intensitas konflik yang cukup tinggi dan berkepanjangan, baik dalam bentuk konflik horizontal maupun dalam bentuk konflik vertikal dimana ditandai pula oleh instabilitas pemerintah yang berkuasa, sehubungan dengan semakin tingginya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pada semua sektor. Berkembangnya kebebasan pers dan menurunnya kredibilitas pemerintah yang disertai oleh masih lemahnya penegakan hukum, mendorong aktifnya sejumlah aktor baru yang terlibat dalam pembentukan opini publik dan mengkondisikan pada situasi "everyone has its own right and freedom to do so" yang pada akhirnya semakin mempertajam potensi konflik dan menghambat penyelesaian konflik.

Instabilitas politik Indonesia pasca tumbangnya rezim repressif Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun, terus diwarnai berbagai benturan kepentingan baik dalam level suprastruktur maupun dalam level infrastruktur dimana tercermin pada tidak langgengnya suatu rezim pemerintahan (red; 3 rezim pemerintahan dari Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati) yang merupakan manifestasi rendahnya konsolidasi kekuatan. Hal ini dapat terjadi karena dari hasil pemilihan umum tahun 1999, tidak ada satu parpol pun yang memperoleh suara di atas 50% dari jumlah kursi yang diperebutkan, baik itu di MPR maupun di DPR. PDIP sebagai partai pemenang pemilu hanya memperoleh 31% suara saja. Maka konsekuensinya adalah membangun koalisi di antar parpol-parpol dalam rangka konsolidasi kekuatan, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Sudah barang tentu konsolidasi atas dasar koalisi itu biasanya sangat rawan dan rentan, mengingat setiap parpol mempunyai agenda politiknya sendiri dan kepentingan (interest) politik tertentu. Dalam, situasi seperti ini akan terjadi "dagang sapi", demi untuk meraih keuntungan dan kemenangan kepentingan parpolnya. Hal ini berakibatnya pada rapuhnya konsolidasi kekuatan antar parpol serta lemahnya pemerintahan koalisi.

Garis kecenderungan situasi dan kondisi yang semacam ini bakal mengundang gejolak politik yang akan direspon (ditanggapi) oleh arus bawah yang terdiri dari unsur mahasiswa, LSM-LSM, buruh dan tani. Tampaknya hingga kini unsur mahasiswa masih tetap menjadi "trend setter" yang berpotensi untuk mengerakkan arus bawah.

Pembatasan Masalah

Gejolak politik ini dapat terus meningkat ataupun surut, tergantung pada faktor obyektif dan subyektif. Faktor obyektif, yaitu jika parpol-parpol terus menerus berseteru dan mengabaikan harapan masyarakat seperti : pemberantasan KKN, penyidikan HAM dan menindak atau mengusut pelanggaran HAM, pemulihan ekonomi serta pemulihan keamanan dan ketertiban. Faktor subyektif, yaitu unsur-unsur kekuatan di luar jalur parpol yang menentukan arah situasi dan kondisi politik, cenderung ke arah jalan reformasi atau status quo dan orde baru. Adapun unsur-unsur kekuatan itu terdiri dari arus bawah, TNI-POLRI dan Soehartois . Apabila parpol-parpol gagal dalam mengemban tuntutan obyektif sebagaimana yang diharapkan masyarakat daalam hubungannya dengan tuntutan reformasi, maka unsur-unsur kekuatan di luar jalur parpol akan mengambil alih peran yang dimainkan dinamika parpol-parpol selama ini.

II. Kerangka Pemikiran

Secara garis besar konflik adalah perbedaan kepentingan antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya dimana jika tidak dapat dicarikan jalan keluarnya akan menyebabkan benturan. Menurut terminologi PBB, konflik terdiri dari konflik inter-state dan konflik intra state. Untuk kasus Indonesia konflik bersifat intra state dimana dua elemen kuat yang mendorong terjadinya konflik adalah identitas (red; mobilisasi orang dalam kelompok) dan distribusi (red; pembagian sumberdaya ekonomi, sosial dan politik dalam sebuah masyarakat).

Sumber terjadinya konflik terdiri dari :

1. Kebutuhan (Needs), yaitu esensi terhadap kesejahteraan dan keberadaan manusia.
2. Persepsi (Perceptions), yaitu cara pandang dan pemahaman terhadap suatu hal atau masalah
3. Kekuasaan (Power), yaitu kemampuan yang dimiliki seeorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendaknya.
4. Nilai (Values), yaitu kepercayaan atau prinsip dasar yang dipertimbangkan sebagai hal yang amat penting.
5. Perasaan dan Emosi (feeling and emotions), yaitu respon yang timbul dari diri individu/kelompok dalam menghadapi konflik.

Berdasarkan hasil observasi, maka potensi konflik yang berkembang di Indonesia meliputi isu atau masalah :

1. Keterbukaan, demokratisasi, dan budaya kekerasan
2. Kesenjangan sosial, kecemburuan sosial dan alienasi
3. Dikotomi sipil - militer
4. Suku, agama, ras, dan antar golongan
5. Hak asasi manusia
6. Pertanahan
7. Lingkungan hidup
8. Pola hubungan pusat dan daerah .

Kedelapan isu atau masalah tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi seringkali terdapat hubungan korelasi satu sama lain sehingga potensi konflik semakin dalam dan sangat luas dimana akibat pengaruhnya terhadap faktor destabilisasi.

Berlarut-larutnya upaya penyelesaian konflik lebih banyak dikarenakan oleh ketidaktegasan pemerintah, serta masih bercokolnya kelompok vested interest warisan rezim Soeharto di lembaga infra dan supra struktur yang saat ini bermetamorfosa dengan baju reformis, baik sebagai fungsionaris parpol maupun didalam tubuh birokrasi pemerintah. Dengan demikian, maka proses penyelesaian konflik dan penindakan hukum sulit untuk berjalan, ditambah lagi dengan diselewengkannya makna rekonsiliasi berupa gagasan "write off" atau meniadakan penindakan hukum atas berbagai kesalahan kebijakan atau pelanggaran HAM yang dilakukan sepanjang rezim Soeharto.

Salah satu resolusi dan manajemen konflik yang secara luas disosialisasikan adalah rekonsiliasi mengingat ledakan konflik yang terjadi bersifat mengakar, luas dan tingginya tingkat linkages antara faktor politik, ekonomi, dan sosial. Rekonsialiasi diartikan dengan adanya istilah musuh lama dan membentuk sebuah hubungan baru

Namun, rekonsiliasi pun tidak selalu memungkinkan untuk diciptakan jika para pelanggar di masa lalu menolak untuk menerima tanggung jawab atas perbuatan "salah mereka". Rekonsiliasi hanya mungkin dicapai dalam kerangka hubungan yang bersifat mutual interest karena rekonsiliasi bukan merupakan sebuah pengganti bagi keadilan dimana pencapaiannya harus diselaraskan dengan adanya pengakuan tentang rasa bersalah dan usaha memperbaikinya. Kenyataan ini dapat dilihat dari kasus rekonsiliasi Afrika Selatan dan Guatemala dimana diperlukannya pembentukan Komisi Keadilan dalam usahanya mencari keadilan dan memerangi kejahatan masa lalu.

Sementara itu di Indonesia, pengertian dari rekonsiliasi sebagaimana yang seringkali diuraikan oleh para politisi lebih mengarah kepada arti untuk saling memaafkan atas berbagai tindakan salah pada masa lalu, namun tidak disertai dengan penegakan hukum. Malah diperkenalkan pula istilah write off atas berbagai kesalahan masa lalu, namun dalam kenyataannya justru yang terjadi adalah upaya manipulasi atas fakta-fakta dari berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), baik dalam bidang ekonomi maupun dalam hal politik dan pelanggaran atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga akhirnya upaya untuk mewujudkan perdamaian kembali kepada realpolitik atau power struggle diantara aktor-aktor politik.

III. Konflik Internal di Indonesia

Terpuruknya perekonomian Indonesia yang dipicu oleh contagian effect krisis moneter kawasan, telah berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis multidimensi di Indonesia. Jatuhnya nilai rupiah terhadap dollar AS telah berakumulasi sedemikian rupa yang ditandai dengan collapsenya sejumlah bank, ketidakmampuan pembayaran hutang luar negeri yang jatuh tempo hampir bersamaan, menurunnya nilai investasi dan besarnya nilai capital flight, meningkatnya harga kebutuhan pokok masyarakat serta meningkatnya jumlah pengangguran akibat PHK (hingga pencapai 42 juta orang). Upaya pemulihan ekonomi Indonesia melalui penyehatan perbankan, pengurangan defisit anggaran, restrukturisasi dan privatisasi BUMN, serta penyelesaian masalah hutang tidak berjalan lancar bahkan hampir mengalami stagnasi (jika diukur secara makro) akibat masih maraknya tindakan KKN, campur tangan dan tarik ukur kepentingan politik, serta lemahnya penegakan hukum. Hal ini dapat terlihat dari kasus penyelewenggan dana program jaringan pengaman sosial di tingkat lapangan sebesar Rp. 17,99 trilyun karena penyaluran diwarnai nuansa politik sebagai alat untuk meraih dukungan politik dan tidak proposional, kasus penyelewenggan dana bantuan BLBI sebesar Rp 80,25 trilyun dari total dana senilai Rp. 164,536 trilyun, Kasus Texmaco, Kasus Paiton, upaya perpanjangan PKPS, proses privatisasi BUMN yang diwarnai kepentingan politik (kasus PT. Semen Padang, PT. Semen Gresik, Divestasi BCA), kasus pengangkatan Dirut BUMN dan kepala BPPN yang selalu kontroversial karena masih dijadikan sebagai mesin perahan sumber dana parpol.

Pada masa pemerintahan Habibie, kondisi perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan yang sangat tajam dimana tidak dapat dipisahkan dari gejolak politik dan sosial terutama proses lepasnya Timor Timur. Tingkat depresiasi Rupiah terhadap dollar sempat menembus angka Rp. 15.000/1 dollar US$; tingkat hutang luar negeri Indonesia mencapai angka tertinggi sebesar US$ 150,886 juta; pertumbuhan ekonomi mencapai level terendah, yaitu minus 20%; tingkat investasi rendah; capital flight yang tinggi, serta harga kebutuhan pokok tetap membumbung tinggi yang berdampak negatif (red; akhir tahun 1998 sekitar 40 juta penduduk mengalami rawan pangan karena merosotnya daya beli) dengan masih maraknya aksi penjarahan dan penyeludupan kebutuhan pokok dan BBM. Walaupun pada awal pemerintahan Abdurahman Wahid, kondisi perekonomian Indonesia sempat membaik yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, akan tetapi gaya kepemimpinan Abdurahman Wahid yang kontroversial telah mengoyahkan koalisi kekuatan parpol hasil pemilu yang pada akhirnya menimbulkan gejolak politik dimana ditandai oleh tergesernya Abdurahman Wahid dari kursi kepresidenan. Walapun fundamental makroekonomi Indonesia sepanjang tahun 2000 mengalami perbaikan yang terlihat dari neraca perdagangan yang naik sebesar 2,7 milyar dollar AS (naik 16,3% dari tahun 1999) ; kecenderungan peningkatan pada neraca transaksi berjalan sebesar 1,4 milyar AS ; defisit anggaran yang hanya 3,2 % (sebelumnya 4,8%) dan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,8 %, namun instabilitas politik dan rendahnya law enforcement dalam berbagai kasus-kasus KKN sangat menghambat upaya pemulihan ekonomi. Sosok sentral presiden sebagai simbol kepemimpinan yang dihasilkan dalam proses pemilihan umum yang demokratis sejak tahun 1955, ternyata menjadi sentral dari instabilitas politik dan terjerumus dalam jaring-jaring berbau KKN seperti kasus Buloggate I dimana secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi kinerja pemulihan perekonomian Indonesia

Kebijakan pemulihan perekonomian yang bersifat timpang sebelah sejak pemerintahan Habibie hingga Megawati dimana banyak mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat banyak dengan hanya mempertimbangkan kepentingan "konglomerat", telah menyuburkan potensi konflik dan benturan di lapisan masyarakat. Kenaikan harga BBM sebagai akibat kebijakan penghapusan subsidi BBM hingga tahun 2004 yang diikuti pula oleh kenaikan tarif listrik, tarif telepon, harga kebutuhan pokok, harga transportasi angkutan umum dirasakan semakin mencekik rakyat kecil sementara aksi penyelundupan BBM, kayu, dan mobil mewah serta penyelewenggan penyaluran dana kompensasi masih terus terjadi. Warisan kebijakan perekonomian orde baru yang menitikberatkan pada indikator pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan pemerataan telah termanisfestasi dalam wujud gap kesejahteraan rakyat yang ditunjukkan dengan fenomena bahwa di satu sisi angka kemiskinan Indonesia dan pengangguran terus meningkat, namun di sisi lain makin meningkatnya gaya hidup hedonisme dan konsumtif. Kenyataan ini tak dapat dilepaskan dari komposisi distribusi "kue hasil pembangunan" dimana 75% hasil pembangunan hanya dinikmati oleh 25% penduduk Indonesia, sedangkan 25% hasil pembangunan justru dinikmati oleh hampir 75% penduduk Indonesia. Menurut Center of Labor and Development Studies, angka pengangguran diperkirakan akan terus meningkat 1 juta sampai 2,5 juta per tahun selama 2002-2004. Untuk tahun 2002, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 3,3 persen, angka pengangguran diperkirakan akan mencapai jumlah 42 juta orang dimana yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya pembengkakan pengangguran terdidik lulusan perguruan tinggi, yakni dari 1,8 juta orang di tahun 2001 menjadi 1,9 juta (2002), 2,41 juta (2003), dan mencapai 2,56 juta (2004). Sedangkan menurut data dari Bank Dunia berdasarkan barometer International Poverty Line (garis kemiskinan internasional) sebesar US$ 2 per hari, maka jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 60 persen dari seluruh penduduk, termasuk 10 sampai 20 persen sangat miskin.

Golongan masyarakat "deprived" atau termarjinalkan yang diwakili oleh sebagian besar penduduk miskin Indonesia (buruh, tani, dan miskin perkotaan), terus diterpa kekerasan dan ketidakadilan struktural dimana pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial yang meledak menjadi konflik dan keputusasaan. Sedangkan golongan masyarakat yang mendapatkan privileged dengan asumsi memiliki tingkat penghasilan, pendidikan dan kemandirian yang jauh diatas golongan deprived, nampaknya tetap survive (bahkan makin kaya?) dalam krisis ekonomi karena masih ditopang oleh segala kemudahan dan fasilitas. Indikator masih belum pulihnya perekonomian Indonesia hingga kini adalah tingkat investasi yang minim dimana untuk investasi dari Jepang (terbesar selama ini) terus mengalami penurunan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa investasi Jepang di Indonesia pada tahun 1997 sebesar US$ 5.417,8 juta; tahun 1998 sebesar US$ 1.330,7 juta ; Tahun 1999 sebesar US$ 639,9 juta; tahun 2000 sebesar US$ 1.954,4 juta dan pada tahun 2001 sebesar US$ 661,9 juta. Menurunnya tingkat investasi Jepang ini karena masalah jaminan keamanan Indonesia dan faktor peraturan yang terkait dengan investasi. Sedangkan, Bank Indonesia (BI) mensinyalir bahwa 20 persen devisa yang dihasilkan dari ekspor masih diparkir di luar negeri dimana dana tersebut kemungkinan digunakan untuk melakukan pembayaran impor barang dari luar negeri, atau digunakan untuk persiapan membayar utang luar negeri.
Walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2001 tercatat sebesar 3,7% (red; bandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi akhir tahun 1998 yang mencapai minus 20%), terjadinya apresiasi nilai rupiah terhadap nilai dollas AS (kini mencapai kisaran Rp. 8.700), membaiknya tingkat inflasi (red; akhir tahun 1998 tingkat inflasi 100% dan akhir tahun 2001 sebesar 12,55%), namun hal tersebut tidak berpengaruh banyak pada sektor riil di masyarakat karena kenaikan harga kebutuhan pokok terus meningkat sementara lapangan pekerjaan masih sempit dengan masih tingginya tingkat pengangguran. Sementara itu, belum terselesaikanya persoalan kredit macet UKM dan UU perburuhan yang masih menguntungkan pihak majikan/pengusaha dan belum mengakomadasi hak-hak buruh masih merupakan cerminan prioritas kebijakan pemerintah yang mengabaikan kepentingan rakyat kecil.

Pola-pola money politic nampak dengan masih munculnya trend penggunaan BUMN sebagai sapi perahan bagi parpol; kericuhan pemilihan gubernur, bupati atau walikota dalam euphoria pelaksanaan otonomi daerah; berlarutnya kasus pengusutan KKN dalam kerangka law enforcement seperti kasus Buloggate II, kasus BLBI, perkara Syamsul Nursalim atau Prayogo Pangestu atau Hendra Rahardja dan sederetan kasus lainnya. Aktor politik dapat berasal dari lingkungan parpol itu sendiri maupun di luar lingkungan parpol, yaitu TNI-POLRI dan Soehartois. Aktor-aktor parpol berkepentingan untuk pengalangan dana parpol dan dukungan terutama semakin mendekatnya pemilu 2004; aktor TNI-POLRI berkepentingan dengan bisnis militernya mengingat ketidakmampuan anggaran militer memenuhi kebutuhan dan keperluan militer; dan aktor yang berlatar belakang Soehartois berkepentingan untuk mempertahankan status quo yang sangat menguntungkan posisi mereka. Interaksi antar aktor-aktor tersebut terlihat dari lambatnya pengusutan kasus KKN di pengadilan yang terkait dengan birokrasi dan aparat penegak hukum yang masih kental atau telah disusupi oleh kekuatan status quo serta kebijakan perekonomian yang hanya memiliki startegi jangka pendek seperti penjadwalan hutang luar negeri, menekan biaya produksi melalui kebijakan "buruh murah" untuk merangsang investasi, maraknya kasus impor sejumlah barang yang menghancurkan harga barang produksi lokal.

Kondisi sosial sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan sektor politik dan ekonomi dimana tataran sosial suatu masyarakat tidak dapat dipisahkan dari struktur politik dan ekonomi sang penguasa. Cerminan keadaan sosial masyarakat Indonesia pasca Soeharto ditandai oleh euforia kebebasan dari nilai-nilai rezim lama yang dianggap sakit dan salah dimana kemudian termanifestasi dalam benturan kepentingan berbagai elemen menyusul lemahnya struktur baru yang terbentuk dalam mengatasi masalah sosial yang timbul. Benturan kepentingan yang berkembang menjadi konflik karena tidak tercapainya suatu konsolidasi atau kesepakatan, menciptakan ketidakpastian sektor keamanan dan kevakuman akan jaminan hukum. Fenomena yang kemudian muncul adalah meningkatnya aksi kekerasan, kerusuhan, main hakim sendiri, aksi demonstrasi, pemaksaan kehendak melalui aksi teror (red; seperti kasus teror dan peledakan bom), gejala separatisme (red; kasus Aceh, Maluku, Papua yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah sebelumnya). Fenomena tersebut merupakan akumulasi dari kecemburuan sosial dan proses alienasi yang berkembang dari tataran sosial sebelumnya yang membagi golongan masyarakat Indonesia menjadi bentuk golongan, yaitu golongan deprived dan golongan privileged. Perubahan sosial yang pesat hampir selalu disertai munculnya ketegangan-ketegangan dan perpecahan dalam struktur sosial dan kesenjangan budaya (cultural lag) serta diskontinyuitas . Semua ini dialami sebagai masalah-masalah sosial dimana tradisi yang sudah mapan tidak menyediakan jawaban-jawaban yang dibutuhkan .

Kondisi sosial masyarakat Indonesia pasca Soeharto merupakan cerminan terpuruknya kredibilitas pemerintah dan minimnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akibat ketidakmampuan pemerintah dan jajaran birokrasi dalam memberikan jaminan rasa aman serta kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk dapat segera keluar dari krisis yang berkepanjangan.
Berikut ini adalah konflik vertikal yang terjadi sejak tahun 1998 sampai dengan 2002
Sepanjang tahun 1998, konflik vertikal yang sangat signifikan terjadi adalah aksi unjuk rasa mahasiswa (red; tercatat sebanyak 200 peristiwa unjuk rasa ) yang mengusung isu-isu seperti lakukan reformasi politik dan ekonomi, adili Soeharto, hapus Dwifungsi ABRI, usut pelanggaran HAM di Timor Timur.

Bentuk konflik lainnya adalah benturan hubungan antara pusat dan daerah dimana yang paling rawan adalah mulai munculnya bibit-bibit disintegrasi, seperti tuntutan
referendum dari Timor Timur, Irian Jaya, dan Aceh; tuntutan otonomi dari Propinsi Riau, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan. Meledaknya konflik antara manajemen perusahaan vs buruh, seperti yang terjadi dalam kasus tuntutan kenaikan upah buruh PT. Maspion di Cibitung, PT. Indorama Synthetis, ketidakpuasaan atas PHK Buruh Kericuhan seputar pemilihan kepala desa, seperti yang terjadi di Tegal, desa Pameungpeuk di Bandung, Ponorogo, Purwakarta dan pemilihan bupati di Ujung Pandang.

Sepanjang tahun 1999, aksi unjuk rasa mahasiswa mencapai sekitar 300 peristiwa dimana dalam aksinya isu-isu yang digusung mulai bias atau terpecah yang dapat dikategorikan dalam 3 isu besar, yaitu Pertama : berkaitan dengan isu orde baru, seperti desakan untuk mengadili soeharto dan kroninya, Kedua : berkaitan dengan kinerja pemerintahan Gus Dur, dan Ketiga : berkaitan dengan isu yang lebih luas seperti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, tuntutan mahasiswa Universitas Negeri Makassar untuk mendirikan Indonesia Timur, pengecaman sikap Australia di Timor Timur, Penolakan RUU PKB, desakan referndum di Aceh, dan desakan penyelesaian kerusuhan. Namun, aksi mahasiswa mulai menyatu dalam menggusung isu nasional seperti kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok.
Bentuk konflik vertikal lainnya yang terjadi adalah konflik di Aceh yang semakin meningkat dengan pecahnya kasus pembantaian Bantaqiah dan santri dari Pesantren Bantaqiah atau insiden simpang KKA dan semakin kerasnya perlawanan gerakan GAM serta konflik di Papua dengan gerakan OPM. Konflik vertikal yang meledak dahsyat dan menyebabkan Indonesia mendapat tekanan internasional adalah lepasnya Timor Timur dari NKRI dimana hasil pelaksanaan referendum yang ditawarkan Presiden Habibie secara mutlak dimenangkan kelompok kemerdekaan yang kemudian menyulut kerusuhan antara kelompok pro integrasi vs pro kemerdekaan.

Bentuk konflik vertikal lainnya yang kerap terjadi adalah kericuhan seputar pemilihan kepala desa seperti yang terjadi di Banyumas; konflik antara warga setempat vs perusahaan seperti gugatan hak tanah adat warga di Nusa Tenggara Timur, tuntutan warga terhadap PT. Caltex di Riau, konflik warga dengan PT. Medan Remaja Timber di Aceh, konflik warga dengan PT. Sweet Indo Lampung, konflik warga PT. London Sumatera, pergesekan antara warga dengan PT. Tambara di Kutai.
Pada tahun 2000 yang menarik pehatian antara lain adalah, keadaan di Papua yang eskalasi konfliknya semakin meningkat dengan diselenggarakannya Kongres Rakyat Papua II dimana Gus Dur selaku presiden memperbolehkan pengibaraan bendera Bintang Kejora sebagai simbol negara baru. Konflik di Riau pun seakan mempuncak dengan diselenggarakannya Kongres Rakyat Riau (KRR) II yang menghasilkan keinginan untuk merdeka dan menolak penyatuan ke NKRI karena pengelolaan SDA yan tidak adil, walaupun kongres tersebut dianggap tidak mewakili rakyat Riau.

Sementara itu, rakyat Papua pun menuntut hak ulayat yang direbut semena-mena atas nama pembangunan. Dalam sektor ekonomi, walaupun neraca pembayaran dan perdagangan Indonesia untuk tahun 2000 mengalami surplus dengan tingkat pertumbuhan mencapai 4,8%, akan tetapi masih lemahnya nilai tukar rupiah dan belum pulihnya tingkat capital flow yang disertai tersendatnya proses penegakan hukum menyebabkan gejolak konflik di masyarakat masih cukup tinggi.

Konflik yang cukup banyak terjadi adalah antara warga dengan perusahaan seperti kasus tuntuan ganti rugi warga pada Salim Grup di Riau, tuntutan mahasiswa agar PT. Caltex Pasific tutup di tutup, tuntutan uang pesangaon buruh PT. Kong Tai, tuntutan tunjangan buuruh PT. Timur Jaya, bentrokan petani plasma tambak dengan PT. DCD di Lampung, tuntutan upah karyawan PT. Saran Mitra Tama, mogok kerja buruh PT. Krakatau Steel, tuntutan warga terhadap PT Nanindah Mutiara Shipyard di Batam, tuntutan kenaikan upah buruh PT. Tania Selatan di Sulawesi Selatan, aksi massa sekitar PT. Surya Bumi Agung Langgeng Sumatera Selatan, tuntuan ganti rugi tanah pada PT. Kelian Equatorial di Kutai, tuntutan tanah rakyat pada PTP Nusantara Blitar, tuntutan UMR karywan PT. Lucky Indah Keramik dan PT. TVM tangerang, pendudukan warga terhadap tanah PT Multrada Multi Maju, PT. Cipta Futura, PT. Surya Bumi Agro Langgeng, CV Agung Putra di Sulawesi Selatan, tuntutan warga terhadap PT Garmak Motor, bentrok warga dan aparat berkaitan dengan kayu ilegal, tuntutan warga terhadap PTPN VII lampung, dan konflik kerja di PT. BA Sulawesi Selatan. Konflik yang terkait dengan proses otonomi daerah tercermin dalam kasus kericuhan pemilihan bupati Sampang, bupati Tuban, bupati Sumbawa NTB, bupati Pandeglang, bupati Karawang, bupati Jimbaran dan kasus kericuhan pemilihan Ketua DPRD Batam. Konflik yang bernuansa lingkungan hidup tercermin dalam kasus aksi warga terhadap pencemaran limbah air aki PT Nipers di Cileungsi Bogor, aksi warga terhadap pencemaran udara PT. Indocenet Tunggal, Cirebon.

Sepanjang tahun 2001 ekskalasi konflik di Aceh dan Papua belum mereda, walaupun UU Otonomi telah disyahkan. Di Aceh tercatat meningkatnya tindakan kekerasan berupa pembakaran rumah, toko dan sekolah, penangkapan semena-mena dan peledakan granat/bom. Bahkan menurut Kontras (Komite Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) rata-rata tindak kekerasan meningkat setelah Inpres diberlakukan. Sejumlah peristiwa mencuat selama tahun 2001 di wilayah Papua (dahulu Irian Jaya) seperti; pengesahan UU Otonomi Khusus Papua, kematian pimpinan Presidium Dewan Papua (PDP) Theys H. Eluay dan aktivitas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Konflik yang tercermin dalam bentuk bentrok antara aparat dan warga masih terjadi seperti kasusu di Riau, Sulawesi Selatan, sementara bentrokan antara aparat vs ormas terjadi dalam kasus GPK di Yogya. Konflik antara buruh dan pengusaha sepanjang tahun 2001 masih tetap terjadi dimana dalam demonstrasi sekitar sejumlah 50.000 massa buruh berakhir dengan kerusuhan di Bandung pada bulan Juni 2001. Konflik antar warga dan suprastruktur tingkat daerah pun terjadi seperti dalam kasus pembakaran gedung DPRD Mentawai, Sumatera Barat dan pengrusakan gedung DPD Golkar Lampung, dan kerusuhan di Bantar Gebang, Jakarta.

Memasuki tahun 2002, konflik vertikal yang mencuat adalah konflik di Aceh dan Papua ; konflik Maluku yang mulai bernuasa gerakan separatis dengan munculnya FKM yang berafiliasi ke RMS ; perdebatan seputar tentang UU setelah Otonomi Daerah, Gerakan mahasiswa yang mulai bergerak untuk menuntut pelaksanakan agenda reformasi yang mulai mengalami stagnasi, aksi unjuk rasa buruh dan serikat buruh mengenai kebijakan upah, benefit, dan masalah privatisasi BUMN ke pihak asing (red; kasus divestasi BCA) dan aksi-aksi ormas Islam (red; juga ada elemen mahasiswa) berkaitan dengan kebijakan Amerika Serikat dalam kampanye anti terorisme dan konflik Israel-Palestina, aksi warga terhadap kebijakan kenaikan harga BBM yang memiliki multiplyer effect.

Berikut ini adalah konflik horizontal yang terjadi dari tahun 1998-2002
Sepanjang tahun 1998 konflik horizontal meledak pada dua level, yaitu di tataran elite politik dan masyarakat grassroot yang terakumulasi dalam bentuk aksi kekerasan, kerusuhan, dan pengerahan massa yang berkembang menjadi bentrokan di lapangan, baik yang berupa unsur pengerahan massa untuk show of force maupun wujud ketidakpuasan yang sarat dengan budaya kekerasaan. Gejolak politik akibat benturan sejumlah kepentingan elite politik dan benturan di pucuk pimpinan TNI telah mengembangkan situasi anarkisme. Penggunaan isu agama untuk menggalang dukungan politik dan membangun militansi inner circle dari masing-masing kelompok, terjustifikasi melalui pembentukan pamswakarasa yang bernafaskan Islam untuk mengamankan SI MPR untuk menghadang kelompok anti-Habibie yang disinyalir menentang SI dimana pada awalnya bermula pada pengerahan sekitar 3.000 massa bayaran dengan label "Komite Umat Islam" untuk mendukung Habibie dan mengusir mahasiwa dari gedung MPR. Kemudian konflik di masyarakat berkembang dalam bentuk kerusuhan (red; tercatat 100 kerusuhan) yang bermula dari tawuran antar warga desa seperti terjadi di Poso, di Madura; kerusuhan berbau SARA di Ketapang (red; 22 November), di Kupang (red; 30 November), di Bekasi dan di Medan; kerusuhan di Surabaya, Tegal, Cibitung (Bekasi); bentrokan kekerasan akibat ketidakpuasan suatu pihak; bentrokan antar aparat keamanan; bentrokan antara warga dan aparat keamanan; bentrokan antara warga dan manajemen perusahaan seperti tuntutan tanah ulayat warga terhadap PT.Tri Agro Adhi Niaga, rebutan tanah perkebunan BPRPI-PT. PN II.

Konflik horizontal di tingkat elite politik pada tahun 1999 semakin tajam dengan digelarnya pemilu pada tanggal 7 Juni 1999 dimana komposisi perolehan suara perwakilan parpol di DPR adalah PDI-P 153 kursi, Golkar 120 kursi, PPP 58 kursi, PKB 51 kursi, PAN 34 kursi, PBB 13 kursi, PK 7 kursi, PNU 5 kursi, PDKB 5 kursi, dan gabungan suara partai gurem 1 kursi. Hal yang menonjol mulai berkembangnya budaya politik aliran dengan munculnya kekuatan poros tengah (PAN, PK, PBB) dalam pemilihan presiden. Sementara itu, baik dalam tataran birokrasi sipil maupun dalam tubuh militer sarat dengan internal power struggle seperti yang nampak dalam manuver poros tengah, rivalitas di tubuh militer, intelijen dan polisi.

Di tingkat akar rumput, tercatat telah terjadi 250 kerusuhan. Konflik yang kemudian pecah menjadi aksi kerusuhan diantaranya adalah konflik di Ambon yang bernuansa agama, konflik di Sambas, bentrok massa vs aparat; meledaknya budaya kekerasaan dalam penyelesaian masalah seperti aksi pengrusakan kantor media massa; tawuran antar kelompok yang bernuansa SARA di Ujung Pandang, Banyumas, Cilacap; tawuran warga di Bolaang Mongondow Sulut, dan Cirebon
Konflik horisontal di tingkat elite politik pada tahun 1999 semakin menajam menyusul friksi kepentingan akibat mulai terdifusinya kekuatan politik dari yang sentralistik dengan munculnya kekuatan baru di luar presiden yang kuat, yaitu DPR, parpol dan non parpol. Hal ini tercermin dari pergesekan antara presiden dan DPR, naik turunnya hubungan anatar presiden dan militer yang diikuti dengan sering terjadinya reshuffle kabinaet. Keadaan ini menyebabkan pergesekan di akar rumput yang diwarnai oleh nuansa politik seperti kasus kerusuhan di Mataram. Mulai munculnya kelompok kekuatan Islam yang melakukan pressure terhadap pemerintah, baik dengan melakukan aksi protes berkaitan dengan suatu isu politik maupun isu menginginkan berdirinya NII yang bernuansa konflik vertikal, tak dapat dipisahkan dari perebutan kekuasaan di tingkat elite itu sendiri. Konflik horisontal di masyarakat tercermin dalam modus baru dimana banyak diantaranya di warnai nuansa politik seperti kasus pembunuhan dukun santet di Sukabumi, Cianjur, Ciamis, Banyuwangi, Malang dengan korban sekitar 200 orang; maraknya aksi teror bom berupa ancaman dan peledakan bom di Jakarta serta kota lainnya yang sempat terjadi di berbagai lokasi strategis seperti kedubes, gedung BEJ dimana sejak Januari 2000 hingga 18 November 2000 menurut data kepolisian terdapat 80 kasus ancaman bom, dan 9 diantaranya meledak; bentrok massa pendukung calon walikota Surabaya dan massa NU dalam pemilihan walikota Surabaya, bentrok antar warga di Bali akibat kekalahan Megawati dan bentrokan mahasiwa dengan warga di Mataram. Konflik bernuansa agama semakin menajam dengan terjadinya 55 ancaman peledakan bom dan 18 diantaranya meledak yang terjadi dalam perayaan natal di Jakarta, Medan, Pematang Siantar, Pekanbaru, Batam, Sukabumi, Bekasi, Bandung, Mojokerto, dan Mataram. Konflik lain yang menimbukan aksi kekerasaan seperti keroyok massa di Bali, kerusuhan massa antar warga desa di Tegal, Pekalongan, Slawi, dan Matraman, Jakarta; meningkatnya ekskalasi konflik Maluku dan Poso; dan bentrokan antar warga di Kupang. Konflik yang tercermin dalam aksi unjuk rasa pun mencuat dengan latar belakang kenaikan harga BBM yang mengakibatkan kenaikan tarif angkot.

Pada tahun 2001 konflik horizontal tingkat elite semakin meruncing setelah manuver Gus Dur untuk mempertahankan kekuasaan dipatahkan oleh keputusan SI MPR dan kalangan militer yang tidak mendukungnya, telah mengundang aksi massa pro Gus Dur (red; berkembang menjadi bentrok dengan aparat) pada basis kekuatan PKB, seperti di Sidoarjo, Situbondo, Blitar, Malang, Surabaya, Bangil, Gresik, Jombang, Jember, dan Pasuruan Konflik lain yang cukup mendapat perhatian publik seputar permasalahan kasus buloggate II dan kasus perkara Tommy. Konflik bernuansa SARA meledak dahsyat di beberapa daerah, yaitu di wilayah Kalimantan Tengah yang meliputi Sampit, Palangkaraya, Pangkalan Bun, Ketapang. antara etnis Madura vs Dayak, Melayu dan Tionghoa yang diwarnai pula oleh bentrok antar aparat keamanan; konflik antar pemeluk agama Kristen vs Islam di Maluku dan di Poso; kerusuhan etnis di Batam dan Padang Sappa, Sulawesi Selatan; aksi pembakaran dan pengrusakan gereja di Lampung, Bekasi dan di Papua. Pemisahan Polri dari TNI telah menimbulkan bentrokan antara aparat, baik dalam kaitan koordinasi penyelesaian konflik di masyarakat maupun alasan pribadi seperti yang terjadi di Irian Jaya, Aceh, Maluku, Madiun, Tasikmalaya, dan Morowali, Sulawesi Tengah.
Memasuki lima bulan pertama tahun 2002, bentuk-bentuk konflik horizontal yang terjadi di tingkat elite politik adalah munculnya sikap penolakan amandemen UUD 45, keengganan TNI/Polri dalam menindaklanjuti proses hukum kasus pelanggaran HAM seperti yang tercermin dari penolakan Mabes TNI/Polri terhadap panggilan KPP HAM Trisakti dan Semanggi I & II, masalah lembaga recall DPR, hubungan sipil-militer, kasus Bulogate II, kelanjutan proses hukum kasus-kasus penyelewenggan di bidang ekonomi. Sementara itu, di tingkat masyarakat masih tetap terjadi kerusuhan seperti yang terjadi di Kramat Jati, Cakung dan Kalijodo, bentrok aparat dengan warga seperti kasus di Purwakarta dan Luwuk Sulawesi, dan bentrok antar warga dengan manajemen perusahaan seperti yang terjadi dalam kasus penyerbuan warga di kawasan Roxy, Jakarta Barat ke gudang PT Duta Pertiwi dimana hal mengindikasikan bentuk-bentuk budaya kekerasaan dan main hakim sendiri.

IV. Kesimpulan

Mencermati bentuk-bentuk konflik yang secara kuantitas meningkat tajam pasca Soeharto dengan jelas dapat dilihat bahwa konflik bersifat menyeluruh karena konflik yang terjadi, baik di tingkat elite politik maupun di masyarakat untuk beberapa kasus telah berkembang menjadi aksi kekerasaan yang menimbulkan korban jiwa dan materi yang tidak sedikit. Konflik bersumber dari adanya benturan perbedaan kebutuhan, persepsi, kekuasaan, nilai serta emosi dan perasaan yang berakumalasi dari suatu existing condition yang tercipta pasca Soeharto dan tidak sesuainya kenyataan dengan harapan. Konflik yang muncul tak dapat dipisahkan dari adanya gesekan yang berkaitan dengan masalah indentitas dan pemerataan distribusi sumber daya yang sangat timpang. Isu atau masalah yang melatarbelakangi munculnya konflik tersebut beranjak dari hal-hal yang berkaitan dengan masalah keterbukaan, demokratisasi, dan budaya kekerasan; kesenjangan sosial, kecemburuan sosial dan alienasi; dikotomi sipil-militer; suku, agama, ras, dan antar golongan; hak asasi manusia, Pertanahan; lingkungan hidup; pola hubungan pusat dan daerah

Mengacu pada bobot kuantitas, bentuk konflik yang sering muncul (pengaruh dari kondisi riil politik, ekonomi, dan sosial) sejak jatuhnya Soeharto hingga kini adalah:

1). Konflik ditingkat elite politik membawa konsekuensi pada terjadinya pengerahan massa di tingkat grass root dengan isu atau masalah yang melatarbelakangi bermula dari masalah keterbukaan, demokratisasi, dan budaya kekerasan serta dikotomi sipil-militer dimana kemudian berakhir dengan benturan isu SARA dan hak asasi manusia di masyarakat;
2). Existing condition yang tercipta pasca Soeharto berakumulasi menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap insititusi formal, yang kemudian bergulir menjadi konflik yang bermuatan kesenjangan sosial, kecemburuan sosial dan alienasi; pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan; hak asasi manusia, pertanahan; lingkungan hidup; konflik hubungan pusat dan daerah,
3). Tersendatnya upaya pemulihan perekonomian Indonesia, telahmengarah pada terjadinya konflik sosial di masyarakat, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya tersebut-seringkali ditemukan praktek tindak kriminal seperti aksi-aksi penjarahan yang menjurus kepada violence.

Sementara itu konflik yang bermuara kepada kemungkinan terjadinya disintegrasi cenderung menunjukkan pada peningkatan kualitas masalahnya seperti;

1. Konflik yang bernuansa gerakan separatis dimana memunculkan nuansa intervensi asing adalah konflik Aceh, Maluku dan Papua;
2. Konflik dalam hubungan pusat daerah yang tidak hanya mellibatkan pemerintah pusat dengan daerah, melainkan juga antara masyarakkat setempat dengan pemerintah pusat seperti kasus Riau dan Sulawesi Selatan;
3. Konflik yang berkaitan dalam masalah hubungan pusat-daerah sehubungan dengan UU Otonomi Daerah dan amandemen UUD 45.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harris, Peter dan Reilly, Ben (ed.), Demokratisasi dan Konflik yang Mengakar : Sejumlah Pilihan untuk Negosiator, Institute for Democracy and Electoral Assistance, AMEEPRO, 2000

Jeong, Ho-Won, Peace And Cobflict Studies: An Introduction, Ashgate Publishing Ltd, Englad, 2000.

Popper, Karl R. hingga Peter L.Berger, Seri Pemikiran Politik I : Pemikiran Politik dan Perubahan Sosial, disunting oleh Aminuddin Siregar, CV. Akademika Pressindo, 1985.

Jurnal

Laporan Tahunan 1998, Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, tahun 1999.

Laporan Tahunan 1999, Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, tahun 2000.

Laporan Tahunan 2000, Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, tahun 2001.

Laporan Tahunan 2001, Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, tahun 2002.

Makalah

Pengelolaan dan Penyelesian Konflik di Indonesia, LESPERSSI
Suripto, Potensi Konflik di Indonesia, tahun 1994

Surat Kabar

Kompas, 14 Juni 2001.

Website
www.detik.com

 

Partners

Banner
Banner

Who's Online

We have 5 guests online